RedaksiBali.com – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan isyarat perdamaian kepada Presiden Jokowi. PDIP mengungkapkan persyaratan kepada Jokowi jika ingin memperbaiki hubungannya dengan Megawati. Syarat tersebut disampaikan oleh politikus PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.
Syarat dan ketentuan tersebut cukup sederhana, menurut Aryo. Jokowi harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara, bukan keluarga dalam konteks kenegaraan. Seno menegaskan bahwa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara adalah prinsip yang terus dipegang oleh Megawati.
Megawati, demikian Seno menyatakan, konsisten dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, hasil pertemuan tokoh mana pun dengan Megawati tidak harus berujung pada kesepakatan atau keputusan politik di masa depan.
Seno juga menganggap wajar jika banyak tokoh yang ingin bertemu dengan Megawati karena tidak ada masalah personal. Termasuk rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto, yang disambut baik oleh Seno.
Menurut Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, Megawati Soekarnoputri menugaskan Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Hasil dari komunikasi ini akan menentukan apakah Megawati akan bertemu dengan Prabowo atau tidak.
Pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak harus menghasilkan kesepakatan politik untuk berada dalam pemerintahan. PDIP sendiri belum memutuskan apakah akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo atau tidak.
Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa partainya tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial. Baginya, pentingnya adalah gotong royong dalam membangun bangsa, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.
Meskipun pertemuan antara Megawati dan Prabowo belum terlaksana, Hendrawan Supratikno, politisi senior PDIP, mengatakan bahwa partainya tetap mendoakan kelancaran pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya.
Hendrawan menegaskan bahwa rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah hal yang baik. Dia menunggu realisasi dari pertemuan tersebut dan menilai bahwa pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah persoalan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
Artikel ini membahas isyarat perdamaian dari Megawati kepada Jokowi, persyaratan PDIP kepada Jokowi, serta rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo. PDI-P menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sementara PDIP masih menunggu hasil putusan MK sebelum membuat keputusan apakah akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo.
