REDAKSIBALI.COM – “Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks. Globalisasi, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi menuntut agar nilai-nilai Pancasila terus diaktualisasikan dan diterjemahkan dalam konteks kontemporer,” demikian disampaikan Anggota MPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, S.T,M.Si saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang diadakan pada Rabu (24/1/2024) di Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Bangli .
“Karena itu Anggota MPR secara berkelanjutan menyosalisasikan 4 Pilar MPR RI kepada masayarakat. Tujuannya untuk menjelaskan makna, nilai, dan relevansi Pancasila di tengah-tengah perubahan zaman dan bagaimana penerapannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” sambungnya
Dalam pemaparannya, Kesuma Kelakan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan bawa Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis mempunyai akar eksistensi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sejak bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Pancasila sendiri terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia.
“Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila memiliki arti dan maknanya sendiri. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat bisa lebih memahami serta mampu menerapkannya. Tidak hanya nilai-nilai Pancasila saja yang perlu dipahami, akan tetapi etika, moral dan karakter juga perlu dipahami dan diamalkan fungsinya, “ujarnya
Dijelaskannya pula, Pancasila memberikan afirmasi bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sila Pertama Pancasila menegaskan hal itu, yang kemudian diturunkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Ayat (2).
Kesuma Kelakan menyebutkan, politisasi identitas keagamaan merupakan strategi machiavellis yang buruk dalam meraih kekuasaan dalam politik elektoral. Selain itu, politisasi identitas keagamaan juga mengancam integrasi nasional melalui fragmentasi dan polarisasi politik. Sebagai tantangan dalam merawat kebinekaan dan membangun inklusi politik demokratis, politisasi identitas keagamaan harus direspons dengan pelaksanaan dua agenda makro yaitu kultural dan struktural. Agenda-agenda kultural lebih banyak berkaitan dengan masyarakat dan ruang-ruang interaksi kebudayaan antar kelompok masyarakat, sedangkan struktural berkaitan dengan peran-peran negara sebagai agen kunci politik kebinekaan dalam sistem politik demokratis.
Dihadapan peserta yang mengikuti acara sosialisasi, Kesuma Kelakan mengungkapkan Pancasila yang terdapat pada salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial (social capital). Alasanya karena salah satu wujud modal sosial yaitu kepercayaan yang membangun jati diri bangsa Indonesia. Sebuah kondisi dimana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini.
Wakil Gubernur Bali perio 2003-2008 ini mengajak setiap masyarakat memiliki keinginan dan kemauan untuk memahami nilai Pancasila, serta mengetahui apa saja fungsi dan kedudukannya. Karena Negara yang hebat, berasal dari rakyat yang cerdas.
Acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Desa Serai dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bangli Wayan Wirya, Kepala Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Serai . (GR)