RedaksiBali.com – Kepala Otorita IKN Mundur, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, dinilai memiliki dampak politis yang signifikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, menegaskan bahwa langkah ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN.
“Iya, kalau dilihat secara politis. Sebab, mundurnya dua petinggi IKN itu akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo,” ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2024). Menurut Jamiluddin, para investor akan semakin skeptis terhadap proyek pembangunan IKN akibat pengunduran diri ini.
Dampak Terhadap Investasi
Mundurnya dua petinggi Otorita IKN bisa membuat para investor meragukan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN. Investor akan melihat kondisi ini sebagai tanda ketidakstabilan dan kurangnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap proyek tersebut. “Makin memudarnya kepercayaan itu bisa saja datang dari investor. Kelompok ini akan semakin tidak percaya atas pembangunan IKN,” sambung Jamiluddin.
Jika ketidakpercayaan ini semakin meluas, kemungkinan besar investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di IKN. Hal ini bisa mempengaruhi aliran investasi yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran proyek pembangunan tersebut.
Implikasi untuk Pemerintahan Prabowo
Jamiluddin juga menyoroti dampak pengunduran diri ini terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang akan menjabat pada periode berikutnya. Menurutnya, isu ini bisa menjadi “simalakama” bagi Prabowo, di mana proyek IKN bisa menjadi sumber kontroversi yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di masa depan.
Persepsi Masyarakat
Masyarakat Indonesia secara umum tidak terlalu mengenal dua petinggi Otorita IKN yang mundur, sehingga pengunduran diri mereka tidak berdampak besar secara langsung kepada masyarakat luas. Selama ini, masyarakat hanya mendapatkan informasi bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. “Jadi, mundurnya dua sosok itu tentunya tidak berpengaruh terhadap sebagian masyarakat Indonesia. Bagi mereka, siapa pun yang menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, itu hanya urusan para petinggi negara,” katanya.
Ketidakpedulian Masyarakat
Sejak awal, proyek IKN tidak melibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari penetapan lokasi hingga pembuatan undang-undang terkait IKN. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melihat pembangunan IKN sebagai kehendak elite semata. “Bagi mereka, jadi tidaknya IKN hanya urusan elite, bukan urusan rakyat. Jadi, sebagian masyarakat tidak akan mempersoalkan apa yang terjadi di IKN. Mereka hanya menonton para elite yang mulai saling menyalahkan terkait progres pembangunan IKN, termasuk tentunya mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN,” imbuh Jamiluddin.
Kepala Otorita IKN Mundur dan Wakil Kepala Otorita IKN memiliki dampak yang luas, mulai dari menurunnya kepercayaan investor hingga potensi masalah bagi pemerintahan yang akan datang. Meskipun masyarakat Indonesia tidak terlalu terpengaruh secara langsung, dampak politis dan ekonomi dari kejadian ini tidak bisa diabaikan.