RedaksiBali.com – Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029, menuai sorotan atas keinginannya untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40. Namun, pernyataan ini mendapat tanggapan tajam dari Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Dalam sebuah pernyataan, JK menegaskan bahwa tindakan tersebut akan mengubah esensi kabinet politis dari yang semula bertujuan kerja menjadi lebih berorientasi politik.
Menurut JK, penambahan kementerian tidak semata-mata untuk meningkatkan efektivitas kerja, melainkan lebih kepada akomodasi politis, yang bisa berdampak pada profesionalitas kabinet. “Jika hal ini terjadi, maka kabinet bukan lagi sebagai alat untuk bekerja, melainkan lebih sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan politik,” tegas JK.
Lebih lanjut, JK menyoroti pentingnya profesionalitas dalam pengisian posisi kementerian. Menurutnya, para pemegang jabatan tersebut haruslah memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing. “Politisi pun haruslah profesional sesuai dengan bidangnya,” tambahnya.
Meskipun ada wacana untuk menambah jumlah kementerian, JK menekankan bahwa hal ini tidak semestinya dilakukan begitu saja. Pasalnya, untuk melakukan penambahan tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam pandangan JK, idealnya, jumlah kementerian haruslah disesuaikan dengan program kerja pemerintah. Kendati demikian, menurutnya, angka 34 kementerian sudah cukup ideal setelah dipertimbangkan dengan matang. “Kita pernah memiliki 100 menteri yang mayoritas politis, namun hal tersebut tidak efektif. Jumlah 34 sudah cukup jika dibandingkan dengan negara lain,” ungkapnya.
Wacana penambahan jumlah kementerian juga mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa semakin banyak kementerian, semakin baik bagi pelayanan publik. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar memiliki tantangan yang besar pula, sehingga dibutuhkan jumlah kementerian yang lebih banyak untuk menanggulangi berbagai masalah.
Dalam konteks ini, tantangan Kabinet Politis bagi Indonesia muncul dalam upaya menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan representasi politik dan kebutuhan akan efisiensi dalam pemerintahan. Hal ini menyoroti perlunya pertimbangan yang matang dalam merancang struktur kabinet guna memastikan bahwa pemerintahan dapat berfungsi dengan optimal tanpa mengorbankan profesionalitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.