RedaksiBali.com – Baru-baru ini, pernyataan-pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah menarik perhatian publik. Salah satu sorotan utamanya adalah terkait penunjukan pejabat strategis, di mana Hasto mengomentari kecenderungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk orang-orang dekatnya dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan.
Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat Strategis
Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Hasto menyindir kebiasaan Presiden Jokowi yang cenderung menunjuk individu yang memiliki hubungan dekat dengannya sejak masa jabatannya sebagai wali kota Solo untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ia mengkritik praktik ini sebagai bentuk nepotisme yang merugikan meritokrasi.
Menurut Hasto, banyak pejabat di posisi strategis yang sudah memiliki hubungan dekat dengan Jokowi sejak bertugas di Solo, dikenal sebagai Geng Solo. Di antara mereka adalah Menko Polhukam, mantan Panglima TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kritik terhadap Kebijakan Presiden Jokowi
Hasto menuding Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang mengutamakan proses dan perjuangan dengan menerapkan nepotisme dalam penempatan jabatan strategis. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan hukum.
Pengambilalihan Kursi Ketua Umum PDI-P oleh Jokowi
Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan bahwa Jokowi berencana untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P yang saat ini dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut bahwa rencana ini telah disusun jauh sebelum Pemilu 2024 dan menunjukkan bahwa ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan.
Dukungan terhadap Hak Angket DPR RI
Hasto juga menyatakan dukungan penuh terhadap hak angket DPR RI, yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Menurutnya, hak angket ini penting untuk mengoreksi berbagai kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan.
Tantangan dari Presiden Jokowi dan KPK
Hasto juga menghadapi tantangan dari Presiden Jokowi terkait pernyataannya, serta tekanan dari KPK terkait keberadaan Harun Masiku. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa intimidasi tersebut tidak akan membuatnya gentar.
Kesimpulan
Dalam beberapa pernyataan terbaru, Hasto Kristiyanto telah mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi terkait penunjukan pejabat strategis yang cenderung didasarkan pada hubungan personal daripada merit. Dia juga menghadapi tantangan dari KPK terkait kasus Harun Masiku, yang menambah kompleksitas situasi politik internal PDIP.