RedaksiBali.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terkait wacana perbaikan hubungan antara partainya dan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ini, Hasto menekankan bahwa tujuan politik PDIP adalah kedaulatan rakyat, sebuah konsep yang senantiasa dijunjung tinggi oleh partai tersebut.
Menurut Hasto, PDIP bersifat terbuka terhadap siapa pun dan selalu mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. Ia menjelaskan bahwa tujuan partai politik seharusnya tidak lebih dari upaya untuk menerima aspirasi rakyat. “Tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” ungkap Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/1).
Hasto meyakini bahwa seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan tidak mementingkan kepentingan keluarga akan memiliki kesesuaian nilai dengan PDIP. Baginya, PDIP adalah partai yang mewakili aspirasi wong cilik, karena lahir bersama masyarakat dan memiliki jejak sejarah yang terkait erat dengan keberpihakan pada rakyat. “Sama juga dengan PPP, sehingga DNA kami adalah DNA kerakyatan, DNA keberpihakan pada wong cilik, DNA konsistensi pada amanat konstitusi,” tambahnya.
Meskipun begitu, ketika ditanya mengenai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres), Hasto tidak memberikan jawaban yang tegas. Ia menyebut bahwa PDI Perjuangan saat ini sudah membentuk koalisi dengan Perindo, Hanura, dan PPP dalam mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud. Hasto menekankan bahwa fokus saat ini adalah pada upaya memenangkan Pilpres. “Koalisi sudah dibangun dengan PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura, kerja sama politik bersama relawan untuk mendapatkan dukungan rakyat,” ungkapnya.
Isu mengenai keretakan hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan terus mencuat sejak pencalonan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024. Kabar tentang berakhirnya hubungan keduanya semakin santer terdengar, terutama setelah Jokowi tidak hadir dalam perayaan HUT PDIP yang lalu. Namun, belakangan ini, Jokowi disebut-sebut telah meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meskipun kabar tersebut telah dibantah oleh kedua belah pihak.
Dengan perkembangan ini, perbaikan hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo masih menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Tanah Air.